Universitas Terbuka (UT) adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ke-45 di Indonesia yang menerapkan sistem belajar terbuka dan jarak jauh. Sistem belajar ini terbukti efektif untuk meningkatkan daya jangkau dan pemerataan kesempatan pendidikan tinggi yang berkualitas bagi semua warga negara Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil, baik di seluruh nusantara maupun di berbagai belahan dunia. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1984, UT diresmikan pada September 1984. UT secara konsisten dan konstruktif terus berupaya dan menunjukkan komitmen untuk menjadi yang terbaik dalam memberikan layanan pendidikan melalui sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ), yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

Salah satu strategi yang dilakukan untuk memberikan layanan pendidikan melalui sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) adalah dengan adanya kantor layanan yang dimiliki Universitas Terbuka (berjumlah 39 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia dan satu unit pelayanan luar negeri). Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan wadah sarana dan prasaran penunjang kegiatan pelayanan Pendidikan, oleh karena itu untuk meningkatkan sarana dan prasaran penunjang kegiatan pelayanan pendidikan perlu dilakukan pembangunan gedung pada beberapa UT Daerah.

Kantor Pengawas Internal (KPI) melaksanakan monitoring pembangunan ke seluruh UT Daerah yang tersebar di 39 daerah di seluruh Indonesia. Monitoring pembangunan dilaksanakan pada UT daerah yang sedang dilakukan pembangunan Gedung. Tujuan SPI melakukan monitoring pembangunan adalah untuk memastikan pekerjaan pembangunan berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala/masalah, memastikan penyelesaian pekerjaan pembangunan telah sesuai atau tidak melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak dan addendum-nya, memastikan metode kerja pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak, memastikan kualitas mutu pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan (spesifikasi) yang ditetapkan dalam kontrak, memastikan realisasi kuantitas pekerjaan sesuai dengan kuantitas yang ditetapkan dalam kontrak, memastikan pelaksanaan pekerjaan di site/proyek dilaporkan secara berkala kepada pemberi tugas dan laporan tersebut sesuai dengan hasil pekerjaan riil yang ada di site/proyek, memastikan sistem pengawasan/pemeriksaan dari manajemen konstruksi berjalan secara baik dan konsisten, dan memastikan penyedia jasa konstruksi dan manajemen konstruksi melaksanakan tugas sesuai fungsi dan perannya masing-masing.

Salah satu tools yang dibutuhkan dalam melaksanakan monitoring Pembangunan adalah adanya Instrumen Pengawasan Pembangunan (IPP), oleh karena itu untuk mendapatkan referensi dalam pembuatan IPP KPI UT melaksanakan Workshop Instrumen Pengawasan Pembangunan pada 31 Oktober 2023. Workshop ini dihadiri oleh Drs. H. Slamet Haryono, M.T. dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten dan Amir Mahmud Nasution dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara dari Universitas Terbuka adalah Ketua KPI Bapak Dr. Hendrian, S.E., M.Si., beserta tim KPI, perwakilan dari Tim Bangunan UT, perwakilan dari Direktorat Manajemen Aset dan Umum, serta perwakilan dari Unit Pengadaan Barang dan Jasa.

Kegiatan workshop diawali dengan sambutan dari Ketua KPI Bapak Dr. Hendrian, S.E., M.Si beliau menyatakan workshop ini merupakan ajang belajar bersama dalam melakukan pengawasan pembangunan. Selain melakukan pengawasan pembangunan, KPI melakukan berbagai pekerjaan di bidang pengawasan seperti audit dan reviu. Acara ini dimaksudkan untuk melihat standar bangunan yang baik. Diharapkan dengan acara ini pengalaman yang berharga dari narasumber dapat diserap dan diimplementasikan di Universitas Terbuka.

Selanjutnya, kegiatan workshop dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Drs. H. Slamet Haryono, M.T. dan Amir Mahmud Nasution. Pembuatan IPP merupakan proses untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pengawasan terhadap pembangunan di UT. IPP harus mempertimbangkan manajemen risiko dan mitigasi risiko mulai dari perencanaan pembangunan sampai dengan pemeliharaan bangunan. Dengan adanya IPP, pendeketan auditor dalam pengawasan pembangunan lebih dimudahkan. Setelah pemaparan materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dengan peserta workshop. Kegiatan workshop Instrumen Pengawasan Pembangunan pada 31 Oktober 2023 kemudian ditutup dengan foto bersama.

Penulis             : Inka Gustiana, S.E

Penyunting      : Bahir Mukhammad, S.H